Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYC” berubah menjadi terminologi “CDD/Customer Due Dilligence” Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya, Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu dengan menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT oleh bank tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang, melainkan juga untuk mendukung penerapan prudential banking yang dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional. Selain itu, dalam rangka mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal, Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan universitas.

Bank DKI Targetkan LABA 2014 Tembus RP 1 Triliun

Published: 14 February 2014

 

Jakarta : Meski berbagai prediksi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 hanya akan berada pada kisaran maksimal 5,5%, Bank DKI tetap mencanangkan target pertumbuhan kinerja yang optimis. Penyaluran kredit ditargetkan tumbuh 27,2% dengan memilih sektor yang tidak rentan terhadap guncangan perekonomian Indonesia seperti sektor retail.

Dana Pihak Ketiga ditargetkan tumbuh 37,5 %. “Tahun 2014, Bank DKI juga menargetkan peningkatan aset menjadi Rp 37 triliun dan pencapaian laba psikologis sebesar Rp 1 triliun” demikian disampaikan Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI di Jakarta (11/02).

Untuk mencapai target tersebut, Eko Budiwiyono menuturkan akan membuka 76 kantor dengan rincian 37 Kantor Layanan setingkat Kantor Cabang dan Capem untuk memperkuat basis operasi PT. Bank DKI di wilayah Jabotabek dan beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Balikpapan, Papua dan Gresik. Selain itu juga akan dioperasionalkan 39 Gerai Usaha Mikro di berbagai wilayah Jabotabek, Surabaya, Solo, Bandung, Makasar, Palembang dan Pekanbaru.

Eko Budiwiyono menuturkan Bank DKI juga akan melakukan ekspansi kredit yang sehat melalui membidik sektor komersial baik korporasi maupun menengah sebagai engine of growth. dan sebagai engine of profitabilitynya kredit konsumer, Seperti Kredit Multi Guna. ”Kredit mikro – retail juga akan terus digalakkan dengan menawarkan produk Monas25, Monas75 dan Monas500 dan dalam skim syariah bernama Laris25, Laris75, dan Laris500.

Untuk meningkatkan pelayanan, Bank DKI juga akan menambah serta menyempurnakan fitur terhadap existing produk dan peluncuran produk ataupun aktivitas baru seperti priority banking, Tabungan bisnis dan lainnya. ”Meningkatkan fee based income terhadap pendapatan operasional melalui berbagai sumber seperti transaksi ATM, Jakcard, Cash Management, aktivitas kliring, RTGS dan KU, money changer, jasa layanan ekspor impor, fee dari kerjasama dengan perusahaan asuransi dan sebagainya” ujar Eko.

Kinerja 2013 Mengesankan, 2014 Kuatkan BPD Regional Champion

Eko Budiwiyono yang juga Ketua Umum ASBANDA juga menuturkan bahwa tahun 2014 akan menjadi tahunBank DKI menjadi Pusat Keunggulan BPD, dimana Bank DKI perlu terus memantapkan kinerjanya sebagai BPD Regional Champion.

Sebagai gambaran, kinerja Bank DKI di tahun 2013 terbilang mengesankan. Laba Bank DKI tumbuh secara signifikan, sebesar 78,37% dari Rp450 miliar di tahun 2012 menjadi Rp803 miliar di tahun 2013. Pertumbuhan total aset Bank DKI juga meningkat sebesar 16,82% dari Rp. 26,62 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.31,09 triliun pada akhir tahun 2013. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 35,92% dari Rp14,99 triliun ditahun 2012 menjadi Rp 20,38 triliun di tahun 2013 dengan porsi kredit untuk segmen produktif diatas 50%. Dana pihak ketiga meningkat 7,15% dari Rp20,64 triliun menjadi Rp22,12 triliun di tahun 2013 ini. “Prestasi ini mampu dicapai Bank DKI ditengah kondisi perekonomian tahun 2013 yang terbilang sulit dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,7% dan ditengah-tengahnya kuatnya tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang meningkat, bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah serta realisasi inflasi sebesar 8%” ujar Eko.

Selain itu Bank DKI sepanjang tahun 2013, juga mendapatkan penguatan struktur permodalan dengan adanya penambahan modal disetor dari Pemprov DKI Jakarta. Tercatat, Pemprov DKI Jakarta 2 kali melakukan penambahan modal disetor kepada Bank DKI dengan total tambahan modal sebesar Rp 800 Miliar. Bahkan tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta juga telah menganggarkan tambahan modal disetor kepada Bank DKI sebesar Rp 1 triliun.

sumber : http://www.bankdki.co.id/investor-relations/2013-07-19-10-32-49/berita/130-bank-dki-targetkan-laba-2014-tembus-rp-1-triliun

Peringkat Bank DKI Naik Menjadi idAA-

Published: 13 March 2014

 

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) menaikkan rating peringkat Bank DKI dari id A+ menjadi id AA-.  PT Pefindo juga menaikkan rating Obligasi VI tahun 2011 yang belum jatuh tempo dari id A+ menjadi id AA- dan peringkat obligasi Subordinasi II/2011 Seri A dan Seri B yang belum jatuh tempo dari id A menjadi id A+.

Peningkatan peringkat tersebut didorong oleh adanya perbaikan yang berkelanjutan dari profil permodalan dan kualitas aset Bank DKI. Prospek “stabil” ditetapkan atas peringkat Bank. Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali Bank berupa setoran modal sebesar Rp800 miliar di tahun 2013 dan rencana Pemprov DKI memberikan tambahan modal sebesar Rp 1 triliun di tahun 2014 serta kuatnya pasar captive Bank DKI di Provinsi DKI Jakarta serta profil likuiditas Bank DKI yang kuat. Akan tetapi, peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas yang moderat dan sumber pendanaan yang relatif terkonsentrasi. Pefindo menilai Bank DKI memiliki kemampuan untuk melunasi Obligasi Subordinasi II/2011 yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2014 menggunakan arus kas yang dihasilkan dan aset likuidnya.

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono menyambut positif adanya kenaikan peringkat tersebut. Dijelaskannya, dengan adanya kenaikan rating tersebut, diharapkan akan semakin menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat, nasabah dan dunia usaha kepada Bank DKI. Eko menuturkan bahwa pesanan atas Obligasi VI dan Obligasi Subrodinasi II tahun 2011 dengan total nilai sebesar Rp750 Miliar Rupiah mengalami oversubscribed dan dana dari obligasi tersebut telah dimaksimalkan untuk penyaluran kredit. Eko juga menjelaskan bahwa Bank DKI siap melunasi kewajiban Obligasi VI/2011 Seri A senilai Rp125 yang akan jatuh tempo pada 17 Juni 2014.

Eko Budiwiyono menuturkan bahwa tahun 2013 kemarin, Bank DKI menyalurkan kredit sebesar Rp 20,02 triliun, meningkat sebesar 37,57% dari Rp14,55 triliun ditahun 2012. “Pertumbuhan penyaluran kredit ini bahkan berada diatas rata-rata industri perbankan di Indonesia ataupun jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Bank Pembangunan Daerah” ujar Eko.

Bank DKI di tahun 2013 juga memperoleh peningkatan laba yang impresif. Per Desember 2013 Bank DKI mampu mencetak laba sebelum pajak sebesar Rp801 miliar di tahun 2013 tumbuh signifikan 77,61% dari Rp451 miliar di tahun 2012. Pertumbuhan total aset Bank DKI juga meningkat sebesar 15,51% dari Rp. 26,62 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.30,74 triliun pada akhir tahun 2013. Di tahun 2014 Bank DKI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 27,2% dengan memilih sektor yang tidak rentan terhadap guncangan perekonomian Indonesia seperti sektor retail.

TENTANG BANK DKI :
Bank DKI yang biasa dikenal sebagai bank pembangunan daerah merupakan bank yang sahamnya 99,94% dimiliki oleh Pemprov DKI jakarta dan 0,06% dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Bank DKI melayani berbagai jenis jasa dan layanan baik konvensional dan syariah sebagaimana perbankan lainnya, mulai dari produk dana yaitu giro, tabungan monas, tabungan simpeda, tabunganku dan deposito, juga melayani berbagai jenis kredit dan pembiayaan mulai Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Multiguna, KPR Griya Monas, serta berbagai kredit untuk UMKM seperti KUMK Monas, Monas 25, Monas 75, Monas 500 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai kredit-kredit lainnya

sumber : http://www.bankdki.co.id/investor-relations/2013-07-19-10-32-49/berita/133-peringkat-bank-dki-naik-menjadi-idaa

Keuangan Inklusif

SEKILAS Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampaknya kepada orang miskin, khususnya di negara berkembang. Pada G20 Pittsbugh Summit dimana para anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi orang miskin. Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti AFI, CGAP, World Bank, APEC, ADB, dan sebagainya. Bahkan pada Toronto Summit tahun 2010, G20 mengeluarkan 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman bagi negara-negara G20 untuk melaksanakan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini tidak terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif. Berbagai institusi telah mencoba untuk mendefinisikannya, diantaranya adalah:   “Keadaan dimana semua orang dapat memiliki akses penuh pada layanan keuangan berkualitas yang tersedia dengan harga terjangkau, dalam kondisi yang mudah dan nyaman, serta tetap menjaga martabat klien” (CGAP).   “Keuangan inklusif termasuk penyediaan akses ke berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman dan terjangkau atau kurang beruntung dan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, masyarakat pedesaan dan orang-orang yang tidak tercatat, yang tidak mendapatkan layanan yang memadai atau dikecualikan dari sektor keuangan formal” (FATF).   “Keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya. Layanan keuangan diberikan bagi seluruh segmen masyrakat, dengan perhatian khusus pada kelompok miskin berpenghasilan rendah, miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil” (Strategi Nasional Keuangan Inklusif).   Dari berbagai definisi tersebut, secara umum keuangan inklusif dapat diartikan mengajak orang untuk berbank agar dapat memperoleh produk dan jasa perbankan yang paling dasar seperti tabungan, layanan transfer maupun pinjaman, termasuk dalam hal ini asuransi. Lebih jauh, masyarakat memperoleh jasa dan produk perbankan dimaksud harus dengan harga yang terjangkau, wajar dan transparan. Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif ditujukan kepada masyarkat dengan pendapatan rendah dan tidak teratur, yaitu menurut World Bank adalah kelompok masyarakat dengan rata-rata pendapatan dibawah $2 (kurang lebih Rp. 20,000) per hari, sehingga sangat rentan akan terjadinya shock karena ketidakpastian cash flow. Masyarakat golongan ini contohnya yang tinggal di daerah terpencil, orang-orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, masyarakat pinggiran dan lain-lain. Umumnya mereka adalah masyarakat unbanked, karena berbagai keterbatasan. Dari hasil survei World Bank, berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, selain karena rendahnya pendapatan, tetapi juga karena produk layanan perbankan dimaksud terlalu mahal bagi kondisi mereka.   Diprediksi, terdapat sekitar 2,5 Milyar orang dewasa atau mencapai 50% jumlah orang dewasa dunia yang tidak mempunyai tabungan di sektor keuangan formal (World Bank). Bahkan ditenggarai pelayanan sektor keuangan kepada masyarakat hanya mencapai rata-rata 41% karena berbagai sebab di atas. Mereka umumnya berada dinegara berkembang, dimana tingkat penetrasi sektor keuangan lebih rendah dari rata-rata tersebut di atas. Sementara itu, pengalaman krisis 2008 telah memberikan pelajaran bagi negara advanced economies, seperti Amerika Serikat, bahwa meskipun angka banked sudah cukup tinggi, namun hal ini perlu diiringi dengan edukasi keuangan yang mulai ditanamkan sejak usia dini untuk mendukung tercapainya stabilitas ekonomi. Krisis keuangan global menunjukkan bahwa masyarakat dengan pengetahuan keuangan yang baik mampu untuk mengambil keputusan keuangan. Hal ini tidak hanya positif bagi kesejahteraan individu semata, namun secara kolektif mampu mendukung stabilitas ekonomi yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi melalui keuangan inklusif merupakan hal yang krusial dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

sumber : http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx

Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYC” berubah menjadi terminologi “CDD/Customer Due Dilligence” Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya, Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu dengan menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT oleh bank tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang, melainkan juga untuk mendukung penerapan prudential banking yang dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional. Selain itu, dalam rangka mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal, Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan universitas.  Sumber : http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx

Sistem Pembayaran di Indonesia

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGEDARAN UANG DI INDONESIA   Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Memberikan  jawaban dengan berbagai fasilitas kemudahan dan semakin tiada batas. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran. Berkaca pada kondisi tersebut, dan patut diingat bahwa perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi.  Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya. Bahkan saat ini peranan lembaga selain bank (LSB) di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-instrumen pembayaran tersebut. Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan setelmen transaksi-transaksi melalui Sistem Bank Indonesia (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Ke semuanya itu nantinya akan mengarah kepada persiapan teknologi pembayaran Indonesia dalam menghadapi rencana integrasi ekonomi global di kawasan ASEAN pada tahun 2015 (MEA) yang juga menjadi faktor pendorong penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem yang bernilai besar sampai kepada ritel.   Masyarakat pun dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen pembayaran. Uang tunai tetap menjadi primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran. Namun instrumen pembayaran berbasis kertas paper based dan juga card based serta electronic based juga tak kalah menariknya dan semakin menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Tren pergeseran dari penggunaan paper based instrument seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan card based dan electronic based instrument terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat menggunakan alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu ATM/Debet, transfer elektronik melalui kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS), Scripless Securities Settlement System (SSSS), uang elektronik baik yang berbentuk kartu(card based) maupun server based, pembayaran melalui saluran internet banking mobile payment dan fitur-fitur turunan lainnya. Walaupun tak dapat dipungkiri, ada segmen masyarakat tertentu yang masih atau lebih nyaman menggunakan cek/Bilyet Giro (BG).     Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan setelmen Payment-versus-Payment (PvP) pada Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS). Layanan penyelesaian setelmen dari transaksi jual beli valuta asing khususnya United States Dollar (USD) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan setelmen pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. Selain itu dengan kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas sudah barang tentu memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku ekonomi, antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya. Selain PvP, penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan penyelenggaraan fungsi setelmen surat berharga BI-SSSS ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan setelmen di Bank Indonesia (Sistem BI-RTGS). Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan setelmen dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada stakeholders terkait.  Tak ketinggalan di sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Penyempurnaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada kliring debet. Penerapan prinsip no money no game pada proses penghitungan kliring debet yang baru, menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya. Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan kepada penciptaan interoperability antar sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi nasional instrumen kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan bertransaksi dalam menggunakan kartu ATM/Debet, penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan fraud pada kartu ATM/Debet. Selain itu, interoperability antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik. Dengan semakin maraknya penggunaan uang elektronik di masyarakat yang sampai akhir 2010 mencapai Rp693,5 milyar, maka interoperability dilakukan dengan mulai menciptakan uang elektronik berbasis chip yang multipurpose. Multipurpose yang artinya satu kartu dapat digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai toko atau penyedia barang dan jasa.  Penguatan sistem pembayaran tidak hanya dari sisi infrastruktur saja. Bank Indonesia juga memperkuat kelembagaan industri pembayaran dengan mendirikan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang (APPUI). ASPI dan APPUI diharapkan mampu menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam mendorong kondisi dan perilaku pasar yang kompetitif. Keberadaan ASPI tersebut juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan pendukung utama kebijakan penataan infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia yang digulirkan Bank Indonesia. Tak ketinggalan dan tak kalah pentingnya, perkembangan setiap sisi sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang telah memasuki tahun ke-9 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana. Maka dari itu, Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran menggarap serius Rancangan Undang-Undang Transfer Dana (RUU Transfer Dana) yang diajukan oleh Pemerintah sebagai bentuk landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana termasuk kegiatan transfer dana antara penyelenggara dengan nasabahnya. Diharapkan dengan adanya UU Transfer Dana, masyarakat dapat dengan nyaman dan aman melakukan setiap aktivitas transfer dana yang kian hari kian meningkat. Nilai dan volume transaksi transfer dana di seluruh sistem pembayaran sampai dengan akhir 2010 masing-masing sebesar Rp58,1 ribu triliun 2,1 miliar transaksi.   Namun di sisi lain, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang demikian pesat, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang  lebih memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Budaya dan latar belakang masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih belum terjamah dengan produk-produk perbankan (remote area) maupun tidak merasa nyaman dengan teknologi pembayaran yang sarat akan isu keamanan, menjadikan uang tunai tetap menjadi primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan uang kartal di masyarakat yang sampai dengan akhir 2010  mencapai Rp274,0 triliun. Hal ini merefleksikan masih banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan uang kartal untuk keperluan transaksi ekonomi.  Masih cukup tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah  perlu dibarengi dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan uang secara komprehensif termasuk ketepatan realisasinya; penyempurnaan unsur pengaman uang; kecepatan dan ketepatan layanan kas; kelancaran dan keamanan distribusi uang ke seluruh satuan kerja kas baik di KP dan KBI secara tepat waktu; serta optimalisasi pengelolaan uang kartal.  Strategi kebijakan pengedaran uang pada tahun 2010 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kehandalan pengedaran uang dan penyempurnaan kualitas uang, yang meliputi pemenuhan uang, optimalisasi layanan kas, pengelolaan uang dan pendistribusiannya, serta peningkatan pengamanan elemen dan unsur pengaman uang, serta kelayakan uang yang beredar di berbagai wilayah termasuk di daerah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai kebijakan di bidang pengedaran uang tersebut tetap mengacu pada tiga pilar manajemen pengedaran uang yaitu 1) ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, 2) layanan kas prima, dan 3) pengedaran uang yang aman, handal, dan efisien.   Terkait dengan pengkinian unsur pengaman uang, pada tahun 2010 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas pecahan Rp10.000 desain baru dan uang logam pecahan Rp1.000. Selain itu, upaya penanggulangan uang palsu tetap dilakukan baik secara preventif melalui berbagai sosialisasi dan edukasi keaslian uang Rupiah maupun secara represif melalui kerjasama dengan POLRI dalam meningkatkan koordinasi satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus tindak pidana uang palsu dan saksi ahli.  Perilaku masyarakat untuk menyimpan uang logam hoarding menyebabkan perputaran uang logam di masyarakat maupun tingkat pengembalian uang logam ke perbankan dan Bank Indonesia menjadi terhambat. Untuk mengoptimalkan pengedaran/perputaran uang logam di masyarakat dan sebagai upaya perwujudan perlindungan konsumen, pada tanggal 31 Juli 2010 Bank Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepakatan tentang pencanangan kegiatan Gerakan Peduli Koin Nasional.  Mempertimbangkan potensi peningkatan kegiatan pengedaran uang, prioritas arah kebijakan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang tersusun dalam tiga rancangan kebijakan yaitu 1) peningkatan kualitas uang yang beredar di masyarakat dan pemenuhan permintaan uang sesuai dengan jenis pecahan yang dibutuhkan oleh masyarakat/perbankan; 2) peningkatan efektivitas operasional kas di Bank Indonesia dan perbankan; serta 3) pengembangan layanan kas Bank Indonesia dengan mengikutsertakan peran perbankan dan instansi terkait.   Strategi untuk meningkatkan efektivitas operasional kas di Bank Indonesia ke depan dilakukan antara lain dengan menyempurnakan sistem dan prosedur layanan kas yang bersifat customer oriented dan pengembangan sistem informasi layanan kas. Sementara itu pengembangan layanan kas diarahkan pada peningkatan kegiatan kas keliling dan kas titipan di daerah terpencil dan terdepan NKRI. Memperhatikan berbagai isu strategis tersebut, maka Kebijakan BI selama tahun 2010 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kehandalan uang Rupiah dan penyempurnaan kualitas uang dengan tetap mengacu pada tiga pilar manajemen pengedaran uang yaitu 1) Ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, 2) Layanan Kas Prima, dan 3) Pengedaran Uang yang aman, handal, dan efisien.   Dalam rangka mendukung ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, beberapa penerapan kebijakan meliputi penyusunan rencana kebutuhan uang termasuk rencana pengadaan dan realisasi pengadaan uang dan bahan uang, yang diikuti dengan pendistribusian uang ke berbagai wilayah secara tepat waktu. Selain itu terkait dengan pengkinian unsur pengaman uang, BI mengeluarkan dan mengedarkan Uang Kertas pecahan Rp10.000 desain baru dan uang logam pecahan Rp1.000. Clean money policy merupakan kebijakan BI untuk menjaga kualitas uang yang diedarkan melalui kegiatan pemusnahan uang dan melakukan pencabutan uang logam pecahan Rp25. Dari sisi penanggulangan uang palsu, BI tetap mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi strategi komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat baik secara langsung, melalui media, dan kerjasama dengan intansi terkait, karena terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Secara represif, dilakukan kerjasama dengan POLRI dalam meningkatkan koordinasi satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus tindak pidana uang palsu dan saksi ahli.  Berikut digambarkan perkembangan terkini dari berbagai jenis sistem pembayaran dan penyelenggaranya.   Sistem Tipe Transaksi Penyelenggara Peserta Bank Indonesia -Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) • Transfer Kredit • Bank Indonesia • 145 bank termasuk unit usaha syariah • Transaksi menggunakan central bank money • 5 Lembaga Selain Bank (LSB) •  Lebih diutamakan untuk transaksi nilai besar dan bersifat penting seperti transaksi pengelolaan moneter, transaksi Pemerintah, transaksi Pasar Uang Antar Bank, transaksi setelmen hasil kliring antar bank dan kliring pasar modal •  41 perserta dari Bank Indonesia • Setelmen untuk transaksi surat berharga (SBI dan SUN) yang setelmennya dilakukan pada sistem Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System (BI-SSSS) • Mekanisme gross settlementdan bersifat no money no game Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) • Transfer Kredit untuk transaksi ritel dengan nilai di bawah Rp100 juta • Bank Indonesia • 142 bank termasuk unit usaha syariah • Kliring warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet lainnya)  • Bank Indonesia • Mekanisme net settlement • Untuk kliring debet berlaku mekanisme no money no game Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System (BI-SSSS) • Berfungsi sebagai sarana setelmen dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronis • Bank Indonesia • 138 Bank umum termasuk unit usaha syariah • Setelmen surta berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS dilakukan secara DvP • 16 Sub registry yang terdiri atas bank yang serupa dengan lembagacustodian • 16 lembaga selain bank • 6 perserta dari Bank Indonesia Central Depository and Book Entry Settlement System (C-Best) • Setelmen dana untuk penyelesaian sisi dana dari transaksi sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal • PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Seluruh anggota Bursa Efek Indonesia • Setelmen dana dilakukan melalui 4 bank setelmen yang menjadi tempat rekening anggota bursa Mekanisme setelmen USD/IDR Payment Versus Payment(PvP) • Penyelesaian (setelmen) dari transaksi-transaksi jual-beli Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah (IDR) antar-bank di Indonesia Bank Indonesia untuk sisi IDR dan Hong Kong Monetary Authority untuk USD 35 Bank umum termasuk unit usaha syariah • Dilakukan melalui BI RTGS untuk sisi IDR dan melalui USD CHATS untuk USD Jaringan Prinsipal  Kartu ATM (Nasional) • Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM • PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama) • 74 bank anggota • PT. Rintis Sejahtera (PRIMA) • 39 bank anggota • PT. Alto Network (ALTO) • 17 bank anggota Internal ATM Bank (Proprietary ATM) Transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu ATM untuk pemZiabukuan antar rekening di bank yang sama Beberapa bank yang menyediakan fasilitas tersebut Jaringan Prinsipal Kartu ATM (Internasional) • Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM • Mastercard International (Cirrus) • 8 Bank • Visa International (Plus) • 10 bank anggota Jaringan Prinsipal Kartu Debet (Nasional) • Transfer dana secara elektronik melalui point of sales (jaringan yang terpasang pada merchant) PT. Rintis Sejahtera (Debet Prima) • 29 bank termasuk konvensional dan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (Debet ATM Bersama) • 7 bank termasuk konvensional dan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Alto Network (ALTO Debet) 4 bank anggota Jaringan Prinsipal Kartu Debet (Internasional) • Mastercard International (Maestro) • 8 bank anggota • Visa International (Electron) • 10 bank anggota Internal Debit Bank (Propietary Debit) Transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu debet untuk pemZiabukuan antar rekening di bank yang sama Beberapa bank yang menyediakan fasilitas tersebut Jaringan Prinsipal Kartu Kredit • Pembayaran secara elektronik menggunakan kartu kredit • Visa International • 18 bank anggota • Mastercard International • 18 Bank umum dan 1 lembaga selain bank • JCB • 1 bank anggota • American Express • 1 bank • China UnionPay • 1 bank Uang Elektronik • Pembayaran secara elektronik dimana nilai uang tersimpan pada instrumen/device yang digunakan • Bank dan lembaga non bank • 6 Bank • 4 Perusahaan telekomunikasi • 1 Perusahaan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Non bank • Pengiriman uang ke luar wilayah RI, ke dalam wilayah RI, dan dalam wilayah RI • Perusahaan Telekomunikasi • Kantor Pos • Pegadaian • Perusahaan Jasa Titipan yang menyelenggarakan jasa pengiriman uang • Badan Usaha • Perorangan Money Transfer Operator (Penyediaan sistem pemrosesan transfer dana) Menyediakan sistem/jaringan dalam kegiatan transfer dana baik ke luar wilayah Republik Indonesia, ke dalam wilayah Republik Indonesia, maupun dalam wilayah Republik Indonesia. Western Union Beberapa bank, PT. Pos Indonesia, dan badan usaha-badan usaha bukan bank yang menjadi agen Western Union MoneyGram Beberapa bank dan badan usaha-badan usaha bukan bank yang menjadi agen MoneyGram Sumber : http://www.bi.go.id/id/sistem pembayaran/di-indonesia/perkembangan/Contents/Default.aspx FireCash BCA sebagai MTO domestik Terhubung dengan 44 institusi di luar negeri dan sebagai encashment point di 905 Cabang BCA